REGULASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN

Pelatihan Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Pertambangan – Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang tidak teratur dapat mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial yang serius. Untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya mineral dan batubara dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang ketat. Pemahaman yang mendalam terhadap regulasi ini menjadi sangat penting bagi pelaku industri pertambangan agar dapat menjalankan operasi yang sesuai dengan hukum dan etika bisnis yang baik.

Pelatihan ini diselenggarakan untuk membantu para pelaku industri, regulator, dan praktisi hukum memahami dan menerapkan regulasi serta kebijakan pemerintah secara efektif. Dengan meningkatnya kompleksitas dan tantangan dalam penerapan kebijakan di sektor pertambangan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan pengetahuan terkini, sehingga peserta mampu mengelola kegiatan pertambangan dengan lebih baik, meminimalisir risiko hukum, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu:

• Memahami dan menginterpretasikan regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku di sektor pertambangan dengan tepat.
• Mengidentifikasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan sesuai peraturan yang berlaku.
• Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap operasional dan keberlanjutan perusahaan tambang.
• Mengembangkan strategi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan sosial dalam kegiatan pertambangan.
• Merancang solusi atas tantangan yang muncul dalam penerapan regulasi di sektor pertambangan, termasuk dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Materi Pelatihan Kebijakan Sektor Pertambangan

1. Kerangka Hukum dan Peraturan di Sektor Pertambangan

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
• Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Terkait
• Peraturan Daerah (Perda)
•  
• 2. Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pertambangan

• Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan
• Kebijakan Hilirisasi Pertambangan
• Kebijakan Keterlibatan Masyarakat dan Pemberdayaan Lokal
•  
• 3. Tantangan dalam Penerapan Regulasi dan Kebijakan

• Tantangan Lingkungan
• Tantangan Sosial
• Tantangan Ekonomi
•  
• 4. Diskusi
• 5. Penutup

Peserta Pelatihan Kebijakan Pemerintah Kebijakan Sektor Pertambangan

• Manajemen dan Staf Perusahaan Tambang
• Praktisi Lingkungan dan CSR
• Semua pihak yang tertarik untuk memahami regulasi dan kebijakan di sektor pertambangan.

Instruktur

Dr. Nurkhamim, S.T., M.T.

Fasilitas

• Module / Handout
• Sertifikat dari Bexcellent Mitra Cemerlang
• Training Kit
• Soft Copy Materi
• Coffee Break & Lunch
• Souvenir Exclusif
• Meeting Room

Informasi